oleh

Pencurian ikan oleh kapal-kapal itu sejatinya bukan perkara baru

celahkotaNEWS.com ||Polemik masuknya kapal nelayan asal China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau tengah menjadi perhatian publik. Sebab, kapal-kapal itu tidak hanya mencuri ikan di wilayah Tanah Air, namun juga mengganggu kedaulatan Indonesia.

Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengisahkan soal masuknya kapal-kapal asal China itu kepada CNNIndonesia.com. Ia mengatakan aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal itu sejatinya bukan perkara baru.

“Sudah lama sekali dan sekarang kalau tidak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing itu masuk lagi ke wilayah kita untuk mencuri ikan,” ujar Abdul, Sabtu (4/1).

Sementara berdasarkan catatan Badan Keamanan Laut (Bakamla), jejak terakhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna pada akhir tahun lalu. Mereka masuk dan kemudian diusir, namun beberapa diantaranya rupanya kembali lagi ke Indonesia.

Sebelumnya, juga ada catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menemukan aksi pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019. Ketika itu, pasukan pengamanan wilayah plaut sempat mengejar kapal, namun mereka berhasil melarikan diri dan dikawal oleh penjaga pantai China.
Sayangnya, Abdul tidak bisa memberikan jumlah pasti berapa banyak kapal asing yang sempat masuk ke Natuna dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan hal ini merupakan wewenang penuh para regulator wilayah kelautan, seperti TNI Angkutan Laut, Bakamla, dan KKP.

“Saya belum tahu persis berapa kapal asung yang masuk dan berapa kapal patroli yang bersiaga di Laut Natuna. Itu kewenangan mereka (regulator),” katanya.
Kendati begitu, Abdul mengaku siap mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan polemik Natuna oleh China. Ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna.

Pernyataan tersebut menanggapi kabar adanya kapal nelayan China yang melakukan aktivitas di perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.

“Mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap wilayah RI di Laut Natuna Utara,” katanya.

Di sisi lain, ia turut mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.

“Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga,mengelola dan mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.(uli/asa/ckn)

Sumber : CNNindonesia.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed