Dugaan  Limbah PT Meridan Surya Dumai

Celahkotanews.com || Dumai – Bukti temuan Limbah PT Meridan Surya Dumai Plantation (First Resources Group) di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan kini semakin menjadi sorotan berbagai pihak, baik dari KLHK, Polisi, dan Anggota DPRD. terkait adanya limbah yang ditemukan dikawasan tanki timbun mengarah ke areal pesisir. Fakta temuan limbah perusahaan pengolahan kelapa sawit ini ternyata direspon cepat pertama kali oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari Jakarta.

Informasi yang diterima menyebutkan kedatangan Tim KLHK didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Dumai tersebut menindak lanjuti adanya pemberitaan terkait temuan limbah di PT Meridan. “Ya benar, kami turun ke PT Meridan Sejati Surya Plantation di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan hari Minggu (5/2) dan Senin (6/2) lalu.” ujar salah seorang tim DLHK kota Dumai, yang turut meninjau kelokasi tersebut.

Ia tak menapik adanya temuan dugaan limbah tersebut. Bahkan ia juga turut memotret kondisi tersebut. Namun ia mengatakan setakat ini pihak DLHK kota Dumai hanya mendampingi sidak yang notabene nya dilaksanakan tim dari Kementrian LHK pusat. “sidak ini ditangani langsung pihak KLHK pusat, kami dinas Lingkungan Hidup Dumai hanya mendampingi saja.” ungkapnya.

Salah seorang petugas dari DLHK juga membenarkan ia telah melihat langsung titik limbah yang ditemukan di areal tangki timbun, “ya, memang ada disana kami melihat cairan berminyak berserakan dan bergumpal, kami menemukan lokasi seperti di ungkap media ini,” bebernya.

Ia juga menyampaikan, Tim KLHK telah mengambil beberapa sample untuk selanjutnya di uji ke Lab pusat (Jakarta) guna memastikan apakah mengandung kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)  atau tidak, “untuk tindak lanjutnya, pihak kementrian yang bisa memberikan jawaban hasil sample, kalau kami (Dinas Lingkungan Hidup red) tidak dapat menguji pasalnya tidak ada lab sesuai standardisasi.” tandasnya.

Terpisah, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (BPPH) Wilayah II Sumatera Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Eduward Hutapea dikonfirmasi melalui via selulernya membenarkan tim dari KLHK Pusat melakukan peninjauan ke PT Meridan Sejati Surya Plantation, “ya saya sudah menerima laporan, sidak itu dilakukan langsung dari Tim KLHK pusat turun melakukan peninjauan,” sebutnya.

Selain itu, pihak Humas PT Meridan Sejati Surya Plantation Asmadi, belum berhasil dikonfirmasi, meski telah dilakukan upaya konfirmasi hingga kini ia belum memberikan keterangan secara resmi, menjawab terkait peninjauan yang dilakukan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Dumai Senin lalu.

Risalah Nelayan juga angkat bicara, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kota Dumai, Hendrawan SE MM menyampaikan menyayangkan masih adanya kabar limbah dikota Dumai, guna memastikan tidak berdampak dan merugikan ekosistem laut serta lingkungan pesisir. Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap adanya limbah tersebut.”kami merespon dan segera menyampaikan persoalan ini ke pihak terkait yang ada di pusat, kami segera menyurati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) serta Kementerian Lingkungan Hidup (telah menindak lanjuti), dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Agar hal ini ditindak lanjuti dengan serius. “tegasnya.

Selain i itu Hendrawan mengklaim lemah nya pengawasan dikota Dumai terhadap ancaman pencemaran lingkungan, ia mengharapkan kejadian tersebut tidak diabaikan sehingga dikhawatirkan merugikan masyarakat nelayan.

Intelkam Polres Dumai Tinjau Pasca Temuan Limbah PT Meridan Surya Dumai.

Selang beberapa hari Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat sidak, Personil Intelkam Polres Dumai Kamis (9/2) sekira jam 10.00 WIB melakukan koordinasi dengan humas perusahaan PT Meridan Sejati Surya Plantation Asmadi, di Kantor Jalan Cut Nyak Dien RT. 05 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan. Terkait berita tentang dugaan limbah PT Meridan Surya Dumai.

Informasi yang diterima media ini, Asmadi menjelaskan kepada polisi bahwa sejak tanggal 5 Februari 2017, membenarkan Tim Kementrian Lingkungan Hidup dari Jakarta mengadakan sidak ke kantor PT. Meridan Sejati Plantation terkait Saluran pembungan, WTP (Water Treatment Plan/Instalasi Pengolahan Air) dan pengecekan udara, selanjutnya Tim Kementrian LH membawa hasil pengecekan ke Jakarta.

Laporan yang diterima trajunews.com, Asmadi menjelaskan dalam laporan kepolisian bahwa lokasi yang di foto tersebut berada sangat jauh dari saluran pembuangan PT. Meridan Sejati Plantation  berjarak sekitar kurang lebih 500 meter.

Asmadi memberikan keterangan kepada polisi bahwa dugaan limbah dimungkinkan itu berasal dari sisa pembuangan air steam dan untuk kedepannya akan dilakukan semenisasi agar sisa Air steam yang berasal dari tanki tidak terbuang ke laut. Disitu ia juga mengaku Dinas Lingkungan Hidup Dumai melakukan pengecekan berkala yakni sekali 3 bulan. Namun dari pengakuan pihak DLH Dumai saat ditemui media ini ke kantor Jalan Soerbratas beberapa waktu lalu menyatakan pihak DLH belum memiliki Uji Lab yang memenuhi standardisasi (SOP) sehingga tidak bisa membuktikan apakah ada indikasi limbah B3. Demikian persoalan ini akan terus menanti hasil uji lab Tim Kementerian LHK pusat.

PT. Meridan Sejati Plantation/PT. Surya Dumai merupakan pengolahan minyak sawit belum jadi yang selanjutnya di ekspor, untuk pembuangan sisa pengolahan menuju laut hanya satu pipa dan telah di lakukan filterisasi sebelumnya.

Dalam laporan tersebut, Pihak Kepala Humas perusahan Asmadi membawa anggota personil (polisi red) untuk malakukan mengecek lokasi pembuangan sisa limbah, WTP serta ketempat mesin produksi.

Kasat Intelkam Polres Dumai AKP Dedi Susanto dikonfirmasi Jumat (10/2) membenarkan pihaknya sudah turun melakukan koordinasi dan peninjauan ke PT Meridan Sejati Surya Plantation. “Ya benar, anggota sudah turun,  pihak kami hanya memastikan terkait persoalan tersebut guna memastikan terhindarnya dari persoalan konflik, untuk dugaan limbah itu ditangan pihak KLHK ,” tutupnya (Tim)