Celahkotanews.com || Pekanbaru – Sebanyak 438 Guru Tidak Tetap (GTT) atau honor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru memprotes dilakukannya pemotongan gaji mereka dari besaran Rp2.100.000 menjadi Rp1.750.000 sejak Juli 2016.
“Mana cukup untuk biaya hidup,” kata salah satu guru SDN 16 Pekanbaru Dewi Yulianora di Pekanbaru, Selasa.
Dewi yang mengaku sebagai GTT Kategori dua (K2) ini sudah mengajar sejak 2004. Namun hingga kini nasibnya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Pekanbaru tidak juga terwujud.
Diperparah lagi sejak Juli 2016 kemaren dia dan rekan seprofesi harus menerima potongan gaji yang bervariasi tergantung jenjang pendidikan.
“Saya biasa terima gaji Rp2.100.000 perbulan, sejak Juli dipotong hanya mendapat Rp1.750.000 perbulan,” terang dia mengeluhkan.
Padahal sebut dia gaji tersebut sudah dipatok untuk kebutuhan biaya hidup dan anak sekolah serta keluarganya.
“Kalau dipotong seperti ini kami harus cari kemana kurangnya,” tegas dia.
Ia merinci besaran pemotongan untuk guru lulusan sarjana sebelumnya Rp2.100.000 menjadi Rp1.750.000, tamatan D3 honornya dipotong menjadi Rp1,650.000 dan SMA menjadi Rp1.500.00 perbulan.
“Makanya kami protes agar gaji kami 2017 dikembalikan ke nilai Rp2.100.000 perbulan katanya berharap.
Di tempat yang sama Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger membenarkan adanya pemotongan tersebut oleh Pemko. Karena menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pekanbaru 2017 sudah disahkan. Sehingga tidak mudah untuk mengubahnya.
“Tentu yang tahu sebagai pengguna anggaran Pemko ini adalah Sekdako,” tegasnya beralasan.
Namun demikian ia berjanji akan meminta tim TAPD Pekanbaru bersama-sama utusan para guru yang protes membahas dan menyelesaikannya.
“Kami berharap ada solusi terbaik,” kata dia.
Ditanya dasar apa Pemko Pekanbaru melakukan pemotongan honor para guru Edwar kembali menerangkan dikarenakan keuangan yang krisis.
Pascamenurunnya penerimaan daerah dari berbagai sektor, DBH, DAU dan pajak membuat biaya yang harus ditalangi pemko dan biaya pembangunan tidak tercukupi alias minus.
“Kan kemampuan keuangan kita yang kurang selama ini kan, saya rasa semua tahu lah begitu saya masuk jadi Plt sudah begitu,” tegas Edwar.
Namun demikain sebut Edwar hal ini masih bisa dibicarakan dengan baik. Siapa tahu ada perubahan keuangan tahun depan sehingga bisa di revisi. Walau yang pasti APBD 2017 sudah disahkan.
Sekedar informasi belakangan Pemko Pekanbaru sudah memutuskan melakukan pengurangan pembayaran gaji honor Tenaga Harian Lepas yang bergantung pada Satuan Kerja Pekanbaru. Tujuannya untuk mencukupkan keuangan daerah yang menipis akibat tidak tercapainya penerimaan.
Hal ini dilakukan ketimbang merumahkan sebahagian besar THL yang dikhawatirkan berdampak negatif. Karena diharapkan tahun depan akan ada peningkatan pada penerimaan dan keuangan daerah.(ckn/ant)
Sumber : Antarariau.com
4 comments