PEKANBARU – Dukungan terhadap pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) terus menguat. Sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Riau secara terbuka menyatakan sikap mendukung perjuangan tersebut dalam pertemuan bertajuk Sembang Daerah Istimewa Riau di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (30/9/2025).
Forum tersebut dihadiri pimpinan partai politik tingkat provinsi, tokoh adat, akademisi, serta pengurus LAMR. Pertemuan difokuskan pada penguatan gagasan DIR sebagai perjuangan historis dan konstitusional yang berakar dari peradaban Melayu.
Dodi Irawan, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Riau, menilai perjuangan mewujudkan DIR adalah langkah penting untuk menjawab ketimpangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Riau terhadap pusat.
“Ini bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata. DIR adalah strategi politik dan kultural yang perlu kita dukung bersama untuk masa depan Riau yang lebih adil,” kata Dodi.
Senada dengan itu, Irsyadul Ibad, Bendahara DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau, menyatakan bahwa gagasan DIR sangat relevan dengan semangat otonomi daerah dan pengakuan terhadap hak-hak lokal.
“Kami dari DPW PPP Riau menyatakan dukungan penuh atas terwujudnya Daerah Istimewa Riau, demi memperjuangkan hak-hak dan masa depan rakyat Riau,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Zul Azhar, Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Riau. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral partai politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Gagasan DIR adalah ikhtiar bersama yang berpijak pada sejarah, identitas, dan realitas sosial ekonomi masyarakat Riau saat ini. Kami siap berdiri bersama LAMR,” tegas Zul Azhar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa gagasan DIR tidak bertentangan dengan semangat kebangsaan. Ia menyebut, ini adalah bentuk perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Daerah Riau Istimewa ini adalah hak Riau. Ini bukan soal federalisme atau kemerdekaan. Ini adalah perjuangan yang sah dan bermartabat,” kata Datuk Seri Taufik.
Menurutnya, perjuangan ini memiliki dasar historis yang kuat, merujuk pada peran Kesultanan Siak dan Sultan Syarif Kasim II dalam proses integrasi Riau ke dalam NKRI. Ia menyebut, DIR bertujuan untuk mengangkat marwah Melayu dan menata ulang kewenangan daerah secara adil.
Sebagai Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik juga mengumumkan dua agenda penting, yakni Maklumat Akbar DIR yang akan digelar pada 17 Oktober 2025, serta penyerahan naskah akademik DIR ke DPR RI dan DPD RI pada 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Alfitra Salamm, Ketua Aliansi DIR Nasional, menyatakan bahwa perjuangan ini telah disosialisasikan secara nasional dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Ia menilai gagasan DIR menjadi semakin relevan pascapemilu yang memperlihatkan jarak antara rakyat dan penguasa.
“Ini bukan soal angka, tapi tentang pengakuan bahwa Riau adalah jantungnya Melayu, dan Melayu itu pemersatu. Kita ingin negara hadir lebih dekat dengan kearifan lokal,” kata Alfitra.
Alfitra menambahkan, DIR bukan hanya soal status khusus, tetapi juga sarana untuk merekonstruksi ulang sistem layanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian budaya yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Naskah akademik DIR yang disusun oleh tim perumus turut dipresentasikan dalam pertemuan tersebut. Salah satu penyusunnya, Muhammad Herman, menjelaskan bahwa substansi DIR mencakup penguatan adat, pelestarian bahasa Melayu, dan pengelolaan ruang hidup berbasis ekologi.
“Ini adalah upaya memperkuat identitas masyarakat Riau sekaligus menghadirkan kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan karakter lokal,” kata Herman.
Herman juga menekankan bahwa perjuangan DIR tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekhususan yang memisahkan, melainkan kekhususan yang memperkuat peran daerah dalam kerangka NKRI.
LAMR sembagai motor penggerak DIR menyatakan bahwa pintu dialog selalu terbuka bagi semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan DIR. Dukungan partai politik dinilai menjadi sinyal positif bahwa gagasan ini bukan hanya milik LAMR, tapi milik rakyat Riau secara keseluruhan. sekilas.co
Dengan semakin banyaknya elemen yang bersuara, perjuangan menuju Daerah Istimewa Riau kini tak lagi hanya soal sejarah dan budaya, tetapi juga soal harapan masyarakat akan masa depan yang lebih setara dan bermartabat.
