CELAHKOTANEWS.COM||DUMAI – Tiga gabungan kota di Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan mengalami inflasi sebesar 1,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 124,36 pada Juli 2016 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri (lebaran).
Yang mana, tingkat inflasi tahun kalender Januari 2016-Juli 2016 sebesar 1,04 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun (year on year) pada Juli 2016 terhadap Juli 2015 sebesar 2,38 persen.
inflasi Riau Juli 2016 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok bahan makanan sebesar 2,43 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,53 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen.
Kemudian, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,58 persen, kelompok sandang sebesar 0,38 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen dan terakhir kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen. Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi antara lain cabai merah, lontong sayur, daging ayam ras, daging ayam hidup, angkutan udara, kentang, beras, jengkol, angkutan antar kota.
Pemicu inflasi salah satunya adalah sarana dan prasarana. Yang perlu di tata di pusat adalah bagaimana untuk kartel-kartel ini bisa untuk dihilangkan. Karena proses untuk distribusi ini sangat menentukan. Harga melonjak juga include dari berbagai aspek, baik biaya transportasi, aspek proses bongkar muat hasil produk, inilah salah satu pemicu.
Terkait dengan adanya inflasi tersebut pemerintah kota dumai melalui walikota dumai terus berupaya untuk menjaga terhadap sebilan bahan pokok,selain itu juga walikota dumai juga menyampaikan memang di kota dumai pada bulan ini (agustus ) telah terjadi inflasi namun setakad ini untuk daya beli masih kuat.
“Walikota Dumai : Sampaikan Ke Presiden,Pemerintah Pusat Juga Harus Memperhatikan Pemerintah”
Sementara itu, Wali Kota Dumai Zulkifli AS juga menyapaikan kepada presiden Joko widodo Pemerintah Pusat Juga Harus Memperhatikan Pemerintah Daerah hal ini di smapaikan walikota dumai saat rapat TPID beberapa waktu yang lalu di jakarta.
Pemerintah pusat juga harus fokus memperhatikan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk di daerahnya yang merupakan kawasan industri, selama ini hasil pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang bermarkas di sana ( Dumai ) langsung dilarikan ke pemerintah pusat.
“Perusahaan besar kan memberi kontribusi untuk nasional. Cuma kita mengharapkan paling kita cuma bisa menyerap tenaga kerja yang banyak untuk masyarakat. Tapi untuk pendapatan daerah bisa dibilang ‘zero’ untuk daerah, karena semua pajak itu larinya ke pusat, kita tidak ada. Jadi yang ada kita paling berharap perusahaan banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang banyak, ekonomi bergerak. Untuk PAD, kita cari nanti di sektor lain,” katanya.
Meski demikian, Zulkifli sepakat dan siap menjalankan amanat Presiden Jokowi terkait dengan percepatan penyerapan APBD. Sejauh ini diakui Zulkfili Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan penyerapan anggaran dengan baik.(c1/wan)
Penulis: Khairul Iwan
Komentar ditutup.