Berita Terbaru Lingkungan

Cegah Abrasi, Bengkalis Harus Moratorium Eksplorasi Mangrove

2017-02-06_12-39-46

Celahkotanews.com || BENGKALIS – Makin parahnya abrasi yang terjadi di mayoritas kawasan pesisir pantai di Kabupaten Bengkalis, akan berdampak kepada banyak hal yang akan merugikan masyarakat maupun pemerintah atau Negara. Untuk itu seluruh stake holder di Bengkalis harus berani melakukan moratorium eksplorasi mangrove (kayu bakau,red) mulai sekarang.

Direktur Eksekutif Lingkaran Hijau Bengkalis (LHB) Tun Ariyul Fikri AMd kepada wartawan, Minggu (5/2/2017), mendesak Pemkab Bengkalis mengeluarkan kebijakan strategis berupa moratorium eksplorasi mangrove diseluruh tempat di Kabupaten Bengkalis disertai dengan sangsi berat. Tujuannya tidak lain untuk mencegah laju abrasi yang sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka.

“Harus dibuat kebijakan strategis, bukan hanya sebatas himbauan untuk penyelamatan lingkungan ataupun penanaman kembali mangrove. Salah satunya adalah mengeluarkan moratorium eksplorai mangrove yang sudah berlangsung puluhan tahun disertai sangsi tegas berupa tindakan hukum bagi yang melanggar moratorium tersebut,” kata Tun Ariyul.

Tujuan dari moratorium sambung alumni Politekhnik Bengkalis ini tidak lain untuk penyelamatan lingkungan, meskipun dampak dari moratorium itu aka nada khususnya pada sektor usaha panglung arang. Selain itu legalitas usaha panglung arang yang menggunakan bahan baku mangrove di Kabupaten Bengkalis juga diragukan, apakah legal atau ilegal.

“Dalam moratorium juga harus dipertegas, selain eksplorasi mangrove untuk usaha panglung arang, juga bagi masyarakat dilarang mendirikan bangunan di bibir pantai, yang secara otomatis akan merusak tanaman mangrove,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Jondi Indra Bustian mengaku kalau sejauh ini belum ada rencana melakukan moratorium terhadap eksplorasi mangrove terutama untuk bahan baku home industry (panglung arang,red).

Alasannya, harus ada pertimbangan secara ekonomis juga, karena ratusan bahkan ribuan masyarakat Bengkalis menggantungkan hidup dari sektor usaha panglung arang dan juga para pencari kayu bakau. Apalagi untuk mengeluarkan moratorium harus melibatkan banyak stake holder, termasuk Dinas Kehutanan provinsi.

“Kita masih mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan seperti moratorium eksplorasi mangrove. Aspek ekonomis, dan ketergantungan hidup ribuan orang yang bermukim di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis juga menjadi pertimbangan khusus. Soal ini akan kita bahas nanti dengan lintas SKPD terkait,” pungkasnya.(Halloriau)

 

Related posts

Mengapa  Dumai Tak Juga Mendapat WTP..? Ini Alasanya

Celahkotanews

Polres Inhil Ungakp Pembobolan Brangkas BRI Unit Kota Baru,Uang Rp1 Miliar Belum Seutuhnya Kembali

Celahkotanews

Dominasi Pejabat Lama Walikota Lantik Pejabat Eselon II dan III 

Celahkotanews

Leave a Comment