Jakarta, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga acuan bukanlah solusi tunggal untuk mengembalikan penguatan rupiah.
Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada sejumlah faktor pendukung yang turut menentukan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah,” kata Joshua dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (15/6/2026).
Ia mengatakan kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah.
Josua menekankan setidaknya terdapat tiga syarat utama agar kenaikan BI Rate mampu memberikan dampak optimal terhadap stabilisasi rupiah.
Pertama, kenaikan suku bunga harus mampu menarik kembali aliran dana asing ke instrumen keuangan domestik, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Masuknya kembali modal asing akan membantu memperkuat permintaan terhadap rupiah dan mengurangi tekanan di pasar valas.
Kedua, diperlukan koordinasi yang kuat antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas likuiditas sektor keuangan. Menurut Josua, pengetatan kebijakan moneter harus diimbangi dengan langkah-langkah yang memastikan likuiditas perbankan tetap memadai sehingga tidak menghambat penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang jelas, serta konsistensi dalam menjaga iklim investasi. Faktor-faktor tersebut dinilai menjadi elemen penting yang akan menentukan persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
“Jika tiga hal ini berjalan, rupiah berpeluang lebih stabil. Jika tidak, kenaikan suku bunga hanya akan membeli waktu dengan biaya yang semakin mahal,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo segera mengundurkan diri menyusul rentetan kebijakan yang dinilai gagal menyelamatkan Rupiah.
Uchok menilai Perry nihil prestasi selama menduduki kursi nomor satu di bank sentral tersebut. Ia menuding tatanan sistem keuangan nasional telanjur rusak berantakan sejak era pandemi melanda akibat manuver lembaga tersebut.
“Kalau menurut saya lebih baik Perry itu mengundurkan dirinya saja, masih ada waktu untuk tobat,” tegas Uchok.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Uchok mengingatkan tugas utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Namun, ia menilai arah kebijakan moneter bank sentral saat ini sama sekali tidak memiliki desain besar yang jelas. Ketiadaan dana asing yang masuk dipandang membuat posisi cadangan devisa nasional ikut terkunci rapat.
“Jika terus-menerus dipakai untuk intervensi menahan pelemahan rupiah, lama-lama akan kering,” tegasnya.
Berdasarkan data kurs tengah BI, rupiah masih berada di angka 14.878 per US$ saat Perry baru dilantik pada periode tersebut.
Uchok turut menyoroti langkah BI menaikkan suku bunga BI Rate dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Taktik pengetatan moneter ini dinilainya sekadar siasat menghipnotis investor agar tidak menarik dana jatuh temponya.
Kenaikan bunga acuan tersebut dipandangnya sama sekali bukan solusi struktural bagi ekonomi. Ia mengibaratkan kebijakan instan itu layaknya obat penenang sesaat bagi penyakit mematikan sekelas kanker.
“Itu kan ada utang jatuh tempo, kalau ini diambil semua bahaya buat BI dan pemerintah, uangnya dari mana? Maka dinaikkan supaya jangan cair, lu tetap aja di sini,” beber Uchok membongkar logika di balik kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, ia melontarkan ancaman audit ketat atas seluruh rekam jejak intervensi valuta asing (valas) bank sentral jika desakan pengunduran diri ini ditolak. Derasnya arus dana cadangan yang dibakar rutin ditegaskan sangat rawan dan wajib diselidiki secara transparan.
“Harusnya diselidiki berapa sudah intervensi terhadap rupiah, itu nanti kalau Perry enggak mau mengundurkan diri, maka intervensi rupiah itu akan diselidiki dan diakses,” ucapnya.
