oleh

Riau Prioritaskan Pembangunan Sekolah Kejuruan

2016-12-23_13-30-08
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman 

Celahkotanews.com || Pekanbaru – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menitikberatkan kebijakan pembangunan di provinsinya pada mutu pendidikan dan sumber daya manusia.

Pendidikan dan SDM bermutu dapat menjadi kunci untuk Riau yang berkemajuan, kata Gubernur yang kerap disapa Andi Rachman di Pekanbaru, Kamis.

Andi menegaskan bahwa Riau telah berbenah dalam kemajuan pendidikan. Sektor peningkatan mutu pendidikan dan SDM diharapkannya perlu dperhatikan dengan seriussebab dua komoditas unggulan Riau yakni migas dan perkebunan melemah sejalan dengan fluktuasi ekonomi global, sehingga sudah tidak bisa lagi menjadi andalan penopang pembangunan.

“Selama ini anggaran kita terkuras dalam pengembangan industri migas dan perkebunan. Namun, tidak mendapatkan hasil yang sebanding, padahal masih ada bidang seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan yang perlu difokuskan,” katanya pula.

Pemprov Riau mengalokasikan 25 persen anggaran untuk pendidikan sesuai amanat pemerintah pusat dengan menyisir kawasan perbatasan agar SDM di wilayah itu juga mendapat kesempatan yang sama terhadap kualitas pendidikan. Titik yang difokuskan yakni memeratakan pembangunan sekolah yang ideal dengan jumlah guru profesionalnya.

“Kita perjuangkan termasuk kawasan pesisir untuk mengentaskan angka putus sekolah sehingga semua mendapatkan hak yang sama,” katanya pula.

Keterangan lainnya didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau mengklaim perombakan sistem pendidikan kejuruan atau vokasi dapat menekan angka pengangguran di kawasan setempat.

“Riau memprioritaskan pembangunan sekolah kejuruan dengan reorientasi potensi wilayah di kabupaten/kota, sehingga tamatan dari sekolah kejuruan ini dapat langsung tertampung sesuai bidang dan kompetensi yang dibutuhkan daerah,” kata Kepala Disdikbud Riau Kamsol di Pekanbaru.

Kamsol menjelaskan,  sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo tentang perombakan sistem pendidikan kejuruan dengan melibatkan dunia usaha. Di samping itu, Pemprov  setempat juga menggunakan pendekatan berdasarkan potensi wilayah dari masing-masing kabupaten/kota.

“Misalnya di kawasan pesisir dibangun sekolah kejuruan perikanan dan kelautan atau bidang perkapalan sehingga langsung dapat bekerja karena dibutuhkan tenaga profesional seperti ini di wilayah itu,” sebut Kamsol.

Dia mengatakan, saat ini perbandingan persentase SMA dengan SMK adalah 60:40. Sehingga kelak target kebijakan pengembangan pendidikan vokasi di Provinsi Riau akan dibangun dengan  perbandingan 50:50.

“Kita butuh banyak sekolah, banyak ruangan belajar. Tentu pembangunan berkelanjutan sesuai dengan anggaran,” sebutnya.

Perombakan sistem pendidikan vokasi sesuai dengan kebijakan Presiden dengan melibatkan dunia usaha dan industri untuk mempermudah menentukan jenis tenaga kerja apa yang sedang dibutuhkan.

Berdasarkan data BPS 2015 proporsi pengangguran terbesar justru mereka yang lulusan SMK sebesar 9,84 persen. Sehingga, perubahan akan dimulai dari penyusunan kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi sesuai dengan dunia usaha dan industri.

Sumber : antarariau

Komentar