CELAHKOTANEWS.COM,JAKARTA – Perjuangan legislator Sumatera Selatan agar jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya tetap dibangun 2015 mendapat angin segar dari Kementerian BUMN. Pihak Kementerian BUMN menjanjikan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp600 miliar pada 2015 ini.
Jalan yang sama juga sedang diperjuangkan legislator asal Riau untuk ruas tol Pekanbaru-Dumai agar juga dialokasikan pada RAPBN-P 2015. Anggota Komisi VI DPR asal Riau, Nurzahedi menyatakan, soal persetujuan Kementerian BUMN mengucurkan dana PMN Rp1 triliun untuk tol Palembang-Indralaya juga belum final karena masih usulan dalam Panja PMN.
‘’Itu (alokasi untuk tol Pelambang, red) kan belum final disetujui. Kami juga sudah sampaikan ke Deputi BUMN dan Ketua Komisi VI, supaya tol Pekanbaru-Dumai bisa sekaligus. Jadi jawaban ketua akan disimpulkan dalam kesimpulan terakhir pekan depan. Deputi BUMN juga menyampaikan aspirasi kami ke menteri,’’ jelas politikus Gerindra yang akrab disapa Edy Tanjung ini.
Selaku legislator asal Riau, Edy Tanjung mengatakan akan berupaya agar tol Pekanbaru-Dumai bisa mendapat alokasi dari pemerintah pusat melalui APBN-P 2015. Sehingga pembangunan empat ruas tol Trans Sumatera tersebut bisa dilakukan bersamaan.
Untuk diketahui, ruas tol Palembang-Indralaya jika alokasinya disetujui DPR, ruas tol itu akan mendapat dana awal senilai Rp1 triliun, Rp400 miliar lagi dari pinjaman pihak ketiga kepada PT Hutama Karya (HK) selaku kontraktor.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta, Ahad (1/2). Setelah menyampaikan protes ke Kementerian BUMN yang menunda pembangunan tol di Palembang hingga 2017, bersama tol Pekanbaru-Dumai saat rapat Panja PMN di DPR.
‘’Akhirnya pengerjaan tol Palembang-Indralaya disetujui tahun ini. Dana awal Rp1 triliun. Semalam Deputi BUMN konfirmasi ke saya. Persetujuan alokasi ini sudah disampaikan kementerian dalam rapat Panja PMN,’’ kata anak Alex Noerdin tersebut.
Menurutnya, Skema pembiayaan untuk ruas tol sepanjang 22 km itu akan didanai sebesar Rp600 miliar dari PMN dan Rp400 miliar lagi berasal dari pinjaman perusahaan pelat merah itu. Opsi pinjaman ini diyakini akan mulus jika usulan PMN PT HK dalam APBN-P 2015 disetujui DPR.
‘’Tadinya kan cuma dikasih Rp13 miliar tahun ini. Makanya saya muring (meradang, red). Ya, nanti mereka bisa pinjam kan. Kalau PMN disetujui leverage-nya naik,’’kata politikus Partai Golkar itu.
Sementara anggota DPD RI asal Riau, Abdul Gafar Usman saat dihubungi, kemarin, mengaku belum mendapat update informasi dari eksekutif mengenai perkembangan pembangunan tol Trans Sumatera, termasuk ruas Pekanbaru-Dumai. Namun demikian pihaknya akan mengintensifkan forum lobi ke pemerintah.
Menurutnya, Menko Perekonomian era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chairul Tanjung sudah menyatakan komitmennya secara kelembagaan untuk pembangunan tol Pekanbaru-Dumai, sehingga tinggal dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
‘’Kemarin kan sudah kami perjuangkan sama-sama, dan dinyatakan Pak Chairul Tanjung (Menko Perekonomian saat itu, red), Oktober 2015 dimulai pembangunannya. Sekarang kami belum dapat informasi dari eksekutif, tapi kami akan perjuangkan baik lobi, formal tertulis maupun tatap muka,’’ jelasnya.
Gafar Usman juga mendorong para wakil rakyat asal Riau di DPR khususnya Komisi VI ikut bersama-sama mengawal komitmen pemerintah membangun tol Pekanbaru-Dumai. Sehingga tidak ada penundaan yang terlalu lama.
‘’Kami meminta supaya tidak ada penundaan. Ini secara kelembagaan kan sudah disepakati Menko Perekonomian. Sebenarnya harus pro aktif eksekutif, karena ini sudah masalah teknis. Kami akan lobi lagi eksekutif, kenapa ditunda,’’ paparnya. (Net)
