Koperasi Jasa Serikat Buruh SBKD Dumai: Pertanyakan Kebijakan Pelelangan
Celahkotanews.com || Dumai – Puluhan buruh bongkar muat Pelabuhan yang tergabung dalam Koperasi Jasa Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) geruduk kantor Pelindo I
Dumai di Jalan Sultan Syarif Kasim, Dumai. Mereka mempertanyakan terkait kebijakan Pelindo melelang seluruh kegiatan jasa kepelabuhan di areal Dermaga D.
Pantauan celahkotanews.com aksi buruh pelabuhan ini berjalan tertib dan terkendali. Puluhan buruh tampak berkerumun di luar pagar menunggu hasil keputusan lelang yang dipimpin Manager Usaha Bisnis Terminal Pelindo I Dumai, Deni Rahayu Santoso Jumat (19/2).
Ditemui celahkotanews.com , Sekretaris Koperasi Jasa SBKD, Darmen SSos menolak kegiatan lelang yang dilakukan Pelindo Dumai. Menurut dia lelang yang dilakukan perusahaansemi plat merah tersebut merupakan keputusan terburu-buru, tanpa didasari pertimbangan dan perhitungan yang matang.
Darmen menyayangkan kebijakan tersebut diambil tanpa adanya pembicaraan awal dengan pihak Koperasi Jasa SBKD, yang selama ini dipercayakan untuk mengelola kegiatan jasa bongkar muat di Dermaga D dan Pelabuhan Rakyat. “Kita minta agar keputusan lelang ini dipending dulu, harusnya ini ada pembicaraan dan pengelola lama juga diajak bicara, artinya kita tidak ingin keputusan ini sepihak,” ungkapnya.
Lanjut Darmen keputusan Pelindo Dumai melelang aktivitas jasa pelabuhan dengan nilai Rp351 juta per bulan tidak pro rakyat dan belum bisa diterapkan karena pendapatan jasa di pelabuhan sangat bergantung dengan jumlah kunjungan kapal. Sementara itu kondisi aktivitas kegiatan impor di kota Dumai sejak setahun belakangan ini sedang lesu.
Dia berpandangan, jika lelang tersebut tetap dipaksakan maka _
akan mematikan dunia usaha pelabuhan yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan terciptanya situasi yang tidak kondusif di Kota Dumai. “Dermaga D, tidak bisa disamakan dengan Dermaga A, B dan C potensinya beda, di Dermaga D potensinya (ekonominya,red) kecil yang ada itu potensi konflik,” ujar Darmen.
Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Dumai Syaiful Azhar juga memberikan pandangan yang sama. Dia meminta agar manajemen Pelindo I dapat merespon aspirasi yang disampaikan buruh bongkar muat terkait kegiatan lelang di Dermaga D tersebut.”Kapasitas saya menengahi agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, tidak menimbulkan ekses negatif terhadap masyarakat terutama buruh pekerja pelabuhan di Kota Dumai, dan kita minta agar lelang dipending,” ujar anggota dewan yang juga mantan aktifis buruh ini.
Syaiful juga mendesak untuk dilakukannya pertemuan bersama General Manager Pelindo I Dumai, Muhammad Junaidi dengan Koperasi Jasa SBKD selaku pihak pengelola lama, yang sejauh ini telah berkontribusi terhadap terlaksananya seluruh kegiatan di Dermaga D dengan aman dan kondusif.
“Kita menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan,makanya kita minta lelang dipending sampai adanya pertemuan dengan GM Pelindo Dumai, dengan mengajak segenap komponen masyarakat terkait untuk duduk bersama guna mendapatkan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Dumai,” tutur Syaiful Azhar.
Dikonfirmasi Awak Media Manager Usaha Bisnis Terminal Pelindo I Dumai, Deni Rahayu Santoso menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan lelang secara terbuka terhadap seluruh aktivitas jasa kepelabuhan di Dermaga D. Lelang tersebut diikuti sekitar 40 peserta termasuk Koperasi Jasa SBKD. Lelang tersebut dimenangkan oleh PT Indomas.
“Lelang sudah dilakukan dan dimenangkan oleh PT Indomas, keputusan ini sudah final dan kita berharap bisa diterima oleh seluruh peserta lelang dan pihak terkait lainnya,” ujar Deni.Menurut Deni kegiatan jasa di Dermaga D Pelindo I Dumai yang terletak di Jalan Patimura tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Selain kegiatan jasa bongkar muat, pihak rekanan atau pengelola juga dibenarkan untuk mengelola jasa penumpukan material, parkir, kantin dan pas masuk kendaraan. “Terkait potensinyasudah kita paparkan, namun demikian kita minta dalam menjalankan bisnisnya juga melibatkan pengelola yang lama,” imbuh Deni.(C1)
Laporan : Khairul iwan
Komentar ditutup.