Berita Terbaru Ekonomi

Perusahaan Wajib Susun Struktur Skala Upah

CelahkotaNEWS.com || Duma – Seluruh perusahaan diminta segera menyusun struktur dan skala upah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

PLt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai Suwandi mengatakan  hubungan pekerja/  buruh  dan pengusaha dalam proses produksi adalah  sebagai mitra kerja.

Adanya kesediaan pekerja  untuk melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan pengusaha yang kemudian pengusaha memberikan sesuatu imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/ buruh dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Upah adalah salah satu aspek yang paling sensitive dalam hubungan kerja. Karena upah sebagai sumber penghasilan  guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga.

Pemerintah melihat upah sebagai terpenuhinya  kehidupan yang  layak  bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan serta Permenaker RI No 1 tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah.

“Struktur dan Skala Upah wajib disusun pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Sehingga dengan adanya penyusunan skala upah memberikan perlindungan kepada pekerja dan berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan serta terciptanya hubungan kerja yang harmonis,”ujar dia

Sedangkan pengusaha, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Apabila pengusaha tidak menyusun struktur dan skala upah akan diberikan sanksi.“Jika pengusaha tidak membuat struktur dan skala upah serta  tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permenaker No 20 tahun 2016 tentang sanksi administratif .” Tegasnya

Sampai sekarang masih banyak perusahaan di Dumai yang belum menyusunnya, padahal struktur dan skala upah itu wajib dibuat oleh perusahaan.
Sementara  Kepala Bidang (Kabid) Penyelesaian Hubungan Industrial dan Peryaratan Kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly  tujuan struktur skala upah ini  untuk kepastian pengupahan di perusahaan.

Struktur dan Skala Upah itu sendiri ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan dalam bentuk Surat Keputusan dan Upah dalam Struktur dan Skala Upah adalah Upah Pokok

Bahkan Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja, dengan catatan  diberitahukan secara perorangan, sesuai golongan dan jabatan orang tersebut.
Tidak itu saja, Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran / perpanjangan / pembaruan PKB atau pengesahan PP, dengan ketentuan; praktiknya hanya diperlihatkan kepada pejabat terkait dan setelah diperlihatkan, dokumen dikembalikan langsung ke Perusahaan pada saat itu juga (tidak disimpan).

“Ketentuan ini (Struktur dan Skala Upah) berlaku efektif per tanggal 23 Oktober 2017,” ungkap  Fadhly.(pie)
Penulis : Depie

Editor : Joeyibas

Related posts

BAHAYA!! JANGAN PUKUL KECOA HINGGA ISI PERUTNYA KELUAR !

Celahkotanews

Sempena Hut IPK ke-48, IPK Rohil Gelar Temu Kader IPK Se-provinsi Riau

Celahkotanews

Bus angkutan Mudik,Sopir dan Kernek Akan Diperiksa 

Celahkotanews

Leave a Comment