Berita Terbaru Lingkungan

Pertamina Lalai 5 Perusahaan Tidak Lengkapi Dokumen Pekerjaan TA

IMG_20160213_004554
Tujuan dari rapat membahas pelanggaran PT Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai tidak melapor kepihak pemerintah tentang pekerja TA.Lam Kota dumai Bahas dalam Musyawarah 12/02/16

LAM Kota Dumai lakukan Musyawarah
Celahkotanews.com || Dumai -Terdiri dari berbagai unsur mengelar rapat musyawarah bersama lembaga adat melayu riau (LAM-R)kota Dumai di jalan putri tujuh. Jum’at (12/2) pukul 14.00Wib Tujuan dari rapat membahas pelanggaran PT Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai tidak melapor kepihak pemerintah tentang pekerja TA banyak diambil dari luar daerah. Kabid Pengawasan Disnaker M Fadhly menjelaskan sebanyak 94 Kontaktor yang termasuk lokal dan luar lokal, terdapa 5 perusahaan yang tidak memiliki
Terdiri dari berbagai unsur mengelar rapat musyawarah bersama lembaga adat melayu riau (LAM-R)kota Dumai di jalan putri tujuh. Jum’at (12/2) pukul 14.00Wib

Tujuan dari rapat membahas pelanggaran PT Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai tidak melapor kepihak pemerintah tentang pekerja TA banyak diambil dari luar daerah.

Kabid Pengawasan Disnaker M Fadhly menjelaskan sebanyak 94 Kontaktor yang termasuk lokal dan luar lokal, terdapa 5 perusahaan yang tidak memiliki dokumen lengkap.

“kita sudah siapkan drafnya, dari 5 perusahaan, 2 diantaranya merupakan perusahaan lokal yang tidak memiliki dokumen lengkap yakni, PT eka prabu maja sari dan CV teratai sari, Untuk 3 lagi perusahaan luar daerah PT bonne indotektik, PT chuck enggenering dan PT antara kana perkasa.”Jelasnya.

Dijelaskan dia lagi,”kewenangan dinas hanya menerima laporan lowongan pekerjaan, untuk rekrutmen tidak ada kewenangan. Untuk tindak lanjut secara prosedur kita hanya menghentikan, selanjutnya perusahaan wajib melengkapi dokument dalam waktu yang diterapkan.

Ditangapi,Ketua Koalitas Rakyat Dumai,Ir Asbi mengklaim, Pertamina telah melanggar UU Nomor 13 tentang tenaga kerja. Dan mengabaikan Perda nomor 10 Tahun 2004 Tentang Ketenaga kerja.

Dia menilai hal itu tidak sesuai dengan keputusan presiden (Kepres) nomor 4 tahun 1980 tentang wajib lapor Lowongan Pekerjaan yang dijelaskan pada Pasal 1, 2 setiap pengusaha atau penggurus wajib melapor secara tertulis ke Instansi terkait.”Sebutnya.

Senada dikatakan Ketua Himpunan pengusaha muda indonesia (HIPMI), Zulfan Asmaini meminta pemerintah melalui Disnaker memberikan sanksi tegas hingga persoalan dapat diatas sampai ada titik terang.

Hadir dalam rapat ketua koalisi rakyat Dumai Ir Asbi, Ketua Hipmi Zulfan ismaini, Ketua KSPSI nurdin budin, kabid pengawasan Disnakertrans M Fadhly, camat Dumai timur. Sebelumnya di sampaikan petuah adat dan pasihat oleh MKA Datuk Al Azhar Yazid di dampingi DPH Datuk Zainal Efendi.(C1)

Laporan : Khairul iwa

Related posts

Om,om Foto Kami ..! SDN 014 Tergenang

Celahkotanews

Lestarikan Sungai Dumai

Celahkotanews

Persediaan Blangko KTP Menipis,Animo Masyrakat Mengurus KTP Tinggi

Celahkotanews

Leave a Comment