Celahkotanews.com || Dumai – Pemerintah Kota Dumai Saat ini dengan dilantiknya penjabat walikota pada 13 agustus 2015 beberapa minggu yang lalu masih Pokus pada pekerjaan 6 poin yang di amanahnya PLT Gubernur Riau salah satunya menjalankan roda pemerintahan kota dimai.
Setidaknya empat Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemko Dumai dijabat pelaksana tugas (Plt). Namun untuk mengisi pejabat defenitif di Satker tersebut ternyata tak segampang yang dibayangkan.
Penjabat (Pj) Walikota Dumai Drs H Arlizman Agus MM menjelaskan, pihaknya sudah mendengar adanya kepala SKPD di lingkungan Pemko Dumai dijabat Plt. Hanya saja untuk pelantikan pejabat defenitif mengisi jabatan tersebut Pj Walikota Dumai mengaku akan melakukan koordinasi dulu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
“Saya akan koordinasikan dulu ke provinsi,sekda dan BKD kota dumai terkait pelantikan pejabat tersebut, apakah menggunakan assessment tes atau tidak.. Pada intinya akan dilakukan evaluasi untuk menempatkan orang-orang yang terbaik agar kinerja di satker tersebut bisa lebih baik lagi,” jelas Arlizman Agus,22/08/15
Dia mengaku telah menerima laporan terkait adanya kursi kosong disejumlah satker dan kantor pelayanan masyarakat yang pejabatnya pindah atau memasuki pensiun. Bahkan ada juga yang berurusan dengan hukum. “Kita akan mengisi kekosongan tersebut dengan pejabat depenitif agar kinerja di Satker tersebut berjalan lancar,” jelasnya.
Menurutnya, penampatan pejabat dengan penilaian atau assessment adalah kegiatan menentukan nilai efektif-tidak efektif, berhasil-tidak berhasil, dan semacamnya sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. “Saya kira assessment itu perlu diterapkan agar terpilih pejabat yang berkinerja baik,” jelasnya.
Sesuai catatan KR di Dumai terdapat beberapa Satker yang kosong dan terpaksa dijabat oleh Plt. Diantaranya Kepala Dinas (Kadis) PU Dumai, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ( Disbudparpora) Dumai, Sekretaris DPRD Kota Dumai,badan keluarga bercena dan Lurah Tanjungpalas. Sementara Kepala Dinas Tatakota Kebersihan dan Pertamanan Dumai Zulfa Indra juga akan mermasuki masa pensiun per 1 September 2015.
Pada dasarnya pj.walikota dumai juga sudah mengetahui dengan kekosongan ini,namun sejauh ini pj.walikota dumai berhak untuk menganti,dan mutasi para pejabat di lingkungan Pemko dumai hal ini di anggap memang ranah dan wewenang bagi seorang penjabat.
Selama ini Kegiatan pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai,Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi dan pelantikan adalah dua hal yang sejalan hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.
Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum terhadap masyarakat.
Sejauh ini empat posisi yang kosong di lingkungan PemkoDumai masih menjadi tanya besar,terhadap pelayanan kepada masyarakat.(ckn)
Penulis : Khairul iwann
Liputan : Dumai
Komentar ditutup.