Celahkotanews.com || Pekanbaru. – Gaduh pembayaran hutang eskalasi pada APBD-Perubahan 2015 di Provinsi Riau ternyata juga sudah terdengar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diakui oleh Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wawan Wardiana, Selasa (29/3/2016). Seperti diketahui kedatangan dirinya bersama tim, untuk mencari data-data terkait persoalan yang ada di Riau. Seperti diketahui, Riau menjadi salah satu Provinsi yang Kepala Daerahnya terjerat Kasus korupsi dan termasuk anggota DPRD.
“Itu juga akan kita cek (hutang eskalasi). Karena kitakan ada seminggu juga disini untuk mengumpulkan informasi yang mungkin tidak sampai ke pusat dan hanya ada dilokal disini,” katanya.
Menurutnya jika memang ada informasi yang masuk mengenai eskalasi bisa ditidak lanjuti.
“Kalau ada informasi itu silahkan kita akan terima dan dalami,” lanjutnya.
Dirinya juga mendengar dan membaca informasi mengenai pembayaran hutang eskalasi tersebut dari media.”Saya juga sudah baca dikoran dan kalau ada info dari teman-teman wartawan juga silahkan,” katanya.
Seperti diketahui satu minggu ini unit pencegahan tersebut akan ada di Riau untuk mengumpulkan data-data terkait persoalan di Riau dan nantinya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait.(HR)
Komentar ditutup.