Celahkotanews.com || PEKANBARU-Bola salju soal gaduh utang eskalasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2015 makin besar.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Noviwaldy Jusman, yang merasa dikambinghitamkan oleh sesama rekannya di DPRD Riau, mengutarakan sejumlah hal lain terkait polemik ini.
Dedet, sapaan akrabnya dalam group chat di aplikasi Whatsapp messenger “Cakaplah”, Jumat (1/4/2016), membeberkan bahwa ada pihak yang menurutnya sudah tahu tapi pura-pura tak tahu. Malah terkesan dia yang “dikenakan” dalam hal ini.
“Biar aja KPK mencari tau siapa yang maling teriak maling, siapa yang salah..kemudian mekanisme penganggaran sudah benar apa belum…biar semua data saya berikan ke KPK..,” katanya.
Karena beragam kabar yang berseliweran, dia juga memantabkan niat akan membawa hal ini ke ranah yang lebih besar, yakni ke tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Biar aja liar. Selasa saya lapor KPK kok,” imbuhnya.
Dia juga menyalahkan Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Riau, yang menurutnya hanya sibuk mengurusi Bantuan Keuangan (Bankeu) dan abai soal masalah utang eskalasi tersebut.
“Banggar yang ndak bertanya..sibuk dg bankeu sajaaaaa…kok saya yg kena…,” kritik Dedet.
Tak sampai di situ politisi Demokrat ini juga menuding para anggota dewan yang mengaku tak tahu menahu dengan kisruh ini, hingga Maret baru terungkap, sedang berbohong.
“Bohoooong anggota Dewan tau eskalasi itu baru awal maret.. Awal tahun sudah kita permasalahkan, ” tambahnya.
Yang lebih keras, Dedet tampaknya benar-benar merasa dipojokkan dan sedang berada di posisi “diserang” dari segala sisi, karena ada kepentingan berbagai pihak. Dia juga menyebut-nyebut adanya “agenda khusus” karena sikap tegasnya selama ini.
“Ada agenda khusus nampaknya…apakah ini akibat saya keras mengatakan harus sesuai aturan semua ya…banyak yg terpijak..aaah masa bodolah..,” tulisnya lagi dalam percakapan grup tersebut.
Dia juga terang-terangan berkali-kali menuding bahwa yang salah dalam polemik eskalasi ini adalah Banggar. Dia juga frontal menyebut bahwa Manahara, yang juga wakil ketua DPRD Riau, mengelak saat polemik ini muncul. Padahal sebelumnya, Plt Gubernur Riau telah sampaikan hasil evaluasi.
“Ke Manahara hasil evaluasi disampaikan gubernur didiamkan ama beliau…kok ngeleeesss. Sudah terang sih…wong Banggar yang lalai ndak bertanya..sibuk nanya bankeuuuuu aja,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Riau mempertanyakan tindakan Dedet saat gelar rapat internal di gedung DPRD Riau.
Ada yang mempertanyakan kenapa Dedet pergi sendiri menghadiri rapat verifikasi APBD-P Riau 2015 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kenapa Dedet tak koordinasi dengan unsur pimpinan lain dan alat kelengkapan DPRD Riau saat hadir dalam rapat verifikasi APBD-P Riau 2015 di kantor Kemendagri.(HR)
Komentar ditutup.