Berita Terbaru Celah Kota Politik

Dua Mantan Polda Riau Paparkan Kronologi SP3 Karhutlah di Panja DPR

Mapoldariau

CELAHKOTANEWS.COM||JAKARTA- Kapolda Riau Zulkarnaen Adinegara dan dua mantan Kapolda Riau Doly Bambang Hermawan dan Supriyanto memaparkan kronologi keluarnya SP3 15 perusahaan pembakaran lahan dan hutan di Riau pada tahun 2015 kemarin. Dimana dalam pemaparan oleh penyidik SP3 banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

Di antara kejanggalan itu adalah SP3 dilakukan dalam tahap penyelidikan belum adanya tersangka dan masih berstatus terlapor. Padahal menurut peraturan perundang-undangan SP3 bisa dilakukan setelah masuk tahap penyidikan dan ada tersangka. Disamping itu juga, saksi ahli yang dihadirkan dalam proses penyelidikan adalah ada yang tidak kompeten di bidang Karhutlah dan saksi ahli lain menyuruh untuk ditindaklanjuti. Bukan itu saja SPDP-nya juga hanya juga dianggap bermasalah.

Hal ini terungkap saat Ketua Panja Karhutlah Beny K Harman menanyakan kepada salah satu penyidik di Polda Riau yang merekomendasikan dikeluarkan SP3 oleh Polda Riau. Dimana menurut penyidik tersebut, SP3 dilakukan masih dalam tahap penyelidikan dan belum tahap penyidikan, artinya belum ada tersangka tapi masih status terlapor.

“Benar pak, SP3 diterbitkan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan dan belum ada tersangka,” kata penyidik Polda Riau yang menangani kasus diterbitkannya SP3 saat dengar pendapat dengan Panja Karhutlah di Komisi III DPR, Kamis (27/10/16).

Penyidik tersebut juga mengatakan, saat gelar perkara dilakukan di Polda Riau tidak ada Kapolda dan dari Mabes Polri. Yang hadir saat itu lanjutnya hanya Propam Polda Riau.

“Gelar perkara di Polda Riau, Polda tidak ada dan dari Mabes tidak ada. Yang hadir Propam Polda Riau, yang menjadi salah satu dari rekomendasi Propam diterbitkan SP3. Tapi sebelum diterbitkan SP3 kami melaporkan ke Kapolda Supriyanto saat itu,” katanya.

Saat ditanya Beny K Harman, prosedur untuk dijadikan saksi ahli dalam proses keluarnya SP3 itu. Ia mengatakan, saksi ahli itu adalah Kemen LHK dengan menunjuk saksi ahli.

“Yang menentukan saksi ahli itu adalah dari Kementerian LHK dengan menunjuk ahli2 itu, ya pak,” terangnya.

Sementara itu mantan Kapolda Riau Doly Bambang Hermawan mengatakan, bahwa saat dia menjadi Kapolda Riau hanya tiga perusahaan yang dikeluarkan SP3 dari 18 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus Karhutlah.

“Saat saya jadi Kapolda Riau hanya ada tiga perusahaan yang dilakukan SP3, karena saat itu belum cukup bukti untuk dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu mantan Kapolda Riau lainya Supriyanto mengaku memang saat dia menjabat ada dua belas perusahaan yang diterbitkannya SP3 perusahaan. Dimana sembilan di antaranya ditangani oleh Polda Riau dan dua oleh Polres Rokan Hilir dan satu Polres Dumai.

“SP3 itu dua dikeluarkan oleh Polres Rohil dan satu Polres Dumai selebihnya, yakni sembilan oleh Polda Riau. Dimana dalam perkembangan proses penyidikannya ternyata tidak bisa dibuktikan pembakaran lahan dan hutan,” terangnya.

Adapun kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama.(rt/ckn)

Sumber: RIAUTERKINI

Related posts

Anggota TNI ‎Tewas Tertembak Kelompok Teroris Santoso

Celahkotanews

Berantas Narkoba Pemko Dumai Sulap Kampung Narkoba Menjadi Kampung KB

Celahkotanews

Jumlah Pencari Kerja Di Riau Terus Meningkat

Celahkotanews

Leave a Comment